Aktualjambi.com Bangko – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan Sidang pemeriksaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2024.
Sidang dilaksanakan di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Merangin, Jum’at 22 Maret 2024.
Bertindak sebagai majelis pemeriksa sekaligus pimpinan sidang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Himun Zuhri, S.Pd dan anggota Majelis Pemeriksa Ibnu Jaril, S.Pd.I.
Adapun pelapor dalam sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif yaitu Ari Permata dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi dengan Nomor Register Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024. Pada tanggal 20 Maret 2024.
Sidang ini digelar atas dasar laporan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu Provini Jambi yang selanjutnya di dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin dengan Nomor surat 003/PP.00.01/K/JA/03/2024 Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu.
Sementara Terlapor dalam sidang pemeriksaan ini yakni KPPS TPS 16 Dusun Baru Kecamatan Tabir, KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang, KPPS TPS 04 Desa Muara Delang dan PPK Kecamatan Tabir.
Adapun agenda sidang pertama yakni pembacaan laporan pelapor namun terkait agenda kali ini belum dapat dilanjutkan dan diagendakan ulang pada Sabtu (23/3/2024) dikarenakan pelapor belum menerima materi laporan dari pemberi kuasa.
“Pembacaan laporan sidang tidak dapat dilanjutkan disebabkan penerima kuasa pelapor belum menerima materi laporan dari pemberi kuasa, disamping satu terlapor juga belum ada satupun yang hadir dan akan diundang kembali untuk sidang besok,” ujar ketua Majelis Pemeriksa Himun Zuhri usai sidang.
Ia berharap sidang selanjutnya pelapor dapat membacakan laporan dan terlapor dapat hadir semua dalam sidang tersebut.
Dijelaskan Himun, Dugaan pelanggaran administrasi ini dilaporkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi kepada Bawaslu Provinsi Jambi, kemudian pelaksanaan sidang pemeriksaan-nya dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin.
“hari ini kita mulai menggelar sidang pemeriksaan pertama terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Namun sidang tidak dapat dilanjutkan atau ditunda, karena terlapor dua yakni KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir tidak hadir memenuhi pemberitahuan dan panggilan Bawaslu Merangin,”sebut Himun.
Selain itu lanjut Himun, Penundaan sidang pertama ini juga, karena penerima kuasa pelapor belum menerima materi kuasa dari pemberi kuasa ,Selanjutnya terhadap terlapor yang tidak hadir, Bawaslu Merangin akan kembali menyampaikan surat pemberitahuan dan pemanggilan kedua terhadap terlapor.
“Hari ini langsung kita surati kembali terlapor, jika pada pemanggilan kedua besok terlapor tetap tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan,” tegasnya.
Selain KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang Tabir, terlapor lainnya yaitu KPPS TPS 16 Dusun Baru Tabir, KPPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan dan PPK Tabir.
Selanjutnya, sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 dengan agenda yang sama akan kembali digelar Bawaslu Merangin pada Sabtu (23/3/2024) besok. (*)
